Kisi-kisi 50 soal TAM Fikih Modul Profesional 2025

HalO para guru hebat dan calon guru profesional, agar benar-benar profesional guru harus gemar belajar ya, dan berikut saya sajikan perkiraan atau kisi-kisi soal tes ahir modul (TAM) pada modul Profesional Mapel Fikih tahun 2025, tentunya dibutuhkan para mahasiswa PPG.

50 soal Ujian Akhir Modul (TAM) Profesional Fikih 2025 saya kelompokkan sesuai Tema yang diurutkan secara berkelanjutan (1 sampai 50) tanpa mengulang penomoran per tema.

Setiap soal dikelompokkan dalam tema, dan jawaban yang benar ditandai dengan tebal (Bold).



KOMPILASI 50 SOAL UJIAN AKHIR MODUL PROFESIONAL FIKIH

KELOMPOK I: ZAKAT (Soal 1 - 12)

Soal Nomor 1

Seorang petani memiliki sebidang tanah yang ia sewakan kepada orang lain untuk ditanami padi. Hasil panen dari tanah tersebut mencapai 10 ton gabah dalam satu musim. Berdasarkan prinsip zakat dalam Islam, bagaimana ketentuan zakat atas hasil panen dari tanah yang disewakan ....

  • A. pemilik tanah wajib membayar zakat 10% dari hasil panen karena tanah miliknya menghasilkan keuntungan.

  • B. penyewa tanah wajib membayar zakat 5% atau 10% tergantung pada cara pengairan yang digunakan.

  • C. baik pemilik tanah maupun penyewa tanah harus membayar zakat masing-masing 5%.

  • D. tidak ada kewajiban zakat atas hasil panen dari tanah sewaan karena kepemilikannya tetap pada pemilik tanah.

  • E. pemilik dan penyewa dapat berbagi pembayaran zakat sesuai kesepakatan karena keduanya mendapatkan manfaat dari hasil panen.

Soal Nomor 2

Seorang dokter spesialis memiliki penghasilan sebesar Rp50.000.000 per bulan setelah dikurangi biaya operasional. Ia ingin mengetahui kewajiban zakat profesinya. Jika nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas dan harga emas saat ini Rp1.000.000 per gram, bagaimana perhitungan zakat yang harus ia keluarkan ....

  • A. Tidak wajib membayar zakat karena penghasilannya bukan dari hasil pertanian atau perdagangan.

  • B. Wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari seluruh penghasilannya sebelum dikurangi biaya operasional.

  • C. Wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya setelah dikurangi biaya operasional setiap bulan.

  • D. Wajib membayar zakat hanya jika penghasilannya mencapai nisab dalam satu tahun, bukan per bulan.

  • E. Tidak wajib membayar zakat karena zakat profesi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Soal Nomor 3

Sebuah lembaga amil zakat ingin mengembangkan program zakat produktif kontemporer dengan pendekatan teknologi digital. Mereka berencana untuk memberikan zakat dalam bentuk modal usaha berbasis fintech bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil secara online. Berdasarkan prinsip zakat dan inovasi keuangan syariah, bagaimana strategi terbaik dalam pendistribusian zakat produktif tersebut?

  • A. Menyalurkan zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan oleh penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu.

  • B. Memberikan zakat dalam bentuk hibah modal usaha berbasis digital tanpa kewajiban pengembalian bagi penerima manfaat.

  • C. Menggunakan dana zakat untuk investasi pada startup fintech syariah agar hasilnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

  • D. Menyimpan dana zakat dalam bentuk aset digital seperti cryptocurrency agar nilainya berkembang sebelum didistribusikan.

  • E. Mengalokasikan zakat untuk pengembangan infrastruktur teknologi sebelum diberikan kepada mustahik agar lebih efektif dalam jangka panjang.

Soal Nomor 4

Sebuah lembaga amil zakat ingin mengembangkan program zakat produktif kontemporer dengan pendekatan teknologi digital. Mereka berencana untuk memberikan zakat dalam bentuk modal usaha berbasis fintech bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil secara online. Berdasarkan prinsip zakat dan inovasi keuangan syariah, bagaimana strategi terbaik dalam pendistribusian zakat produktif tersebut?

  • A. Menyalurkan zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan oleh penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu.

  • B. Memberikan zakat dalam bentuk hibah modal usaha berbasis digital tanpa kewajiban pengembalian bagi penerima manfaat.

  • C. Menggunakan dana zakat untuk investasi pada startup fintech syariah agar hasilnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

  • D. Menyimpan dana zakat dalam bentuk aset digital seperti cryptocurrency agar nilainya berkembang sebelum didistribusikan.

  • E. Mengalokasikan zakat untuk pengembangan infrastruktur teknologi sebelum diberikan kepada mustahik agar lebih efektif dalam jangka panjang.

Soal Nomor 5

Dalam konteks zakat, Zakat Produktif merupakan inovasi penyaluran yang bertujuan untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki. Apa indikator keberhasilan utama dari program Zakat Produktif yang membedakannya dengan zakat konsumtif?

  • A. Penerima zakat mengalami peningkatan aset, pendapatan, dan kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada zakat.

  • B. Dana zakat disalurkan habis dalam waktu cepat dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik.

  • C. Jumlah mustahik yang menerima zakat semakin banyak dari tahun ke tahun.

  • D. Lembaga amil zakat mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah.

  • E. Zakat disalurkan dalam bentuk kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian.

Soal Nomor 6

Menurut hukum fikih tentang zakat, hasil pertanian wajib dizakati. Ketika tanah pertanian tersebut disewakan, muncul perbedaan pendapat tentang siapa yang wajib membayar zakat. Pendapat mana yang paling kuat dan memberikan solusi kompromi yang adil dalam konteks ekonomi saat ini?

  • A. Pendapat Abu Hanifah: Zakat wajib dibayar oleh pemilik tanah karena tanah adalah sumber penghasilan.

  • B. Pendapat Imam Syafi'i: Zakat wajib dibayar oleh penyewa tanah (penggarap) karena dialah yang mengusahakan dan menerima hasil panen.

  • C. Pendapat Imam Malik: Zakat wajib dibayar oleh pemilik tanah dan penyewa tanah secara bersama-sama.

  • D. Pendapat Kompromi: Zakat wajib dibayar oleh penyewa tanah (hasil panen) jika ia Muslim, dan pemilik tanah wajib membayar zakat aset sewa (zakat uang) jika nilai sewanya mencapai nisab.

  • E. Tidak ada kewajiban zakat, karena hasil sewa tanah dianggap sebagai fai' (harta rampasan perang).

Soal Nomor 7

Penyaluran zakat untuk pembangunan masjid menjadi topik perdebatan karena masjid tidak termasuk dalam delapan asnaf (mustahik) yang disebutkan eksplisit dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Namun, beberapa ulama membolehkannya. Apa dasar fikih yang digunakan oleh ulama yang membolehkan penyaluran zakat untuk pembangunan masjid dalam kondisi tertentu?

  • A. Qiyas (analogi) dengan zakat harta perniagaan.

  • B. Perluasan makna Fi Sabilillah menjadi segala hal yang termasuk kemaslahatan umum (maslahah ammah) dan mendukung syiar Islam.

  • C. Pendapat bahwa masjid termasuk dalam kategori Gharimin (orang yang berhutang).

  • D. Pendapat bahwa zakat hanya diperuntukkan untuk kaum fakir miskin.

  • E. Keputusan Dewan Ulama Internasional yang menganggap zakat masjid hanya boleh dari zakat emas dan perak.

Soal Nomor 8

Dalam konteks zakat profesi, ijtihad kontemporer menetapkan nisab yang sering diqiaskan kepada dua jenis harta, yaitu nisab pertanian dan nisab emas/perak. Jika seorang ulama memilih Nisab Emas/Perak (setara 85 gram emas) sebagai patokan zakat profesi, apa alasan utama yang mendasari pilihan qiyas (analogi) tersebut?

  • A. Zakat profesi memiliki kemiripan dengan zakat perdagangan atau mal mustafad (harta yang baru didapat) yang diukur dengan nisab emas dan perak, dan nisab ini dianggap lebih sesuai dengan daya beli pekerja modern.

  • B. Nisab emas/perak cenderung lebih rendah dan lebih mudah dicapai daripada nisab pertanian.

  • C. Hasil profesi selalu dihitung per tahun, sama seperti zakat pertanian.

  • D. Emas dan perak adalah barang yang paling mudah disimpan dan dicairkan.

  • E. Nisab emas/perak ditetapkan berdasarkan nilai uang tunai yang beredar di pasar global.

Soal Nomor 9

Konsep Zakat Produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar menjadi muzakki. Selain memberikan modal, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan jangka panjang dari program zakat produktif?

  • A. Kecepatan penyaluran dana zakat kepada mustahik.

  • B. Jumlah total dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil.

  • C. Kepatuhan mustahik dalam membayar zakat dari hasil usahanya.

  • D. Adanya pendampingan, pelatihan manajerial, dan akses pasar yang berkelanjutan bagi mustahik setelah menerima modal.

  • E. Pemberian dana yang setara untuk setiap mustahik tanpa memandang jenis usaha.

Soal Nomor 10

Perdebatan mengenai zakat atas tanah yang disewakan menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemilik tanah dan penyewa. Solusi kompromi yang dikembangkan oleh ulama kontemporer (seperti Yusuf Al-Qardhawi) menekankan pada:

  • A. Zakat wajib dibayar oleh pemilik tanah dan penyewa secara patungan 50:50.

  • B. Kewajiban zakat ditiadakan jika tanah tersebut disewakan untuk menghindari konflik.

  • C. Zakat wajib dibayar oleh penyewa, tetapi pemilik tanah berhak menaikkan harga sewa untuk mengganti biaya zakatnya.

  • D. Zakat hanya wajib dibayar jika hasil panen melebihi 20 ton.

  • E. Zakat hasil pertanian wajib dibayar oleh penyewa/penggarap (jika Muslim), sedangkan pemilik tanah wajib membayar zakat aset sewa (uang) jika mencapai nisab dan haul.

Soal Nomor 11

Penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat-syarat ketat. Apa syarat urgensi yang paling tepat untuk membolehkan alokasi dana zakat ke masjid?

  • A. Masjid tersebut sangat megah dan berada di pusat kota.

  • B. Masjid tersebut membutuhkan dana renovasi kecil.

  • C. Masjid tersebut dikelola oleh tokoh agama yang memiliki pengaruh besar.

  • D. Masjid berada di daerah terpencil atau wilayah minoritas Muslim yang sangat membutuhkan tempat ibadah, sementara sumber dana infak/wakaf tidak tersedia atau tidak mencukupi.

  • E. Masjid tersebut sudah sangat tua dan ingin dijadikan sebagai objek wisata religi.

Soal Nomor 12

Pihak yang berkewajiban membayar zakat pada tanah yang disewakan adalah pihak penyewa tanah. Pendapat ini merujuk kepada pandangan ulama, yaitu:

  • A. Imam Abu Hanifah

  • B. Jumhur Ulama

  • C. Abu zahra

  • D. Pendapat Kompromi Ulama Kontemporer

  • E. Imam Ahmad bin Hanbal


KELOMPOK II: EKONOMI ISLAM (BANK, RIBA, AKAD) (Soal 13 - 19)

Soal Nomor 13

Sistem perbankan modern, hampir semua transaksi keuangan di bank konvensional melibatkan bunga (riba). Namun, ada perbedaan pandangan mengenai hukum bunga bank dalam Islam, terutama terkait dengan kemudahan transaksi dan kebutuhan ekonomi umat. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil seorang Muslim dalam menyikapi bunga bank konvensional berdasarkan prinsip ekonomi Islam ....

  • A. Menghindari segala bentuk bunga bank karena riba diharamkan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan Hadis.

  • B. Menggunakan layanan bank konvensional tanpa rasa khawatir, karena bunga bank berbeda dengan riba yang disebut dalam Al-Qur'an.

  • C. Memanfaatkan bank syariah sebagai alternatif agar transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip Islam.

  • D. Menggunakan bank konvensional hanya untuk kebutuhan tertentu, seperti menyimpan uang, tetapi menghindari transaksi berbasis bunga.

  • E. Mengabaikan hukum riba dalam perbankan modern karena sistem ekonomi global sulit dihindari dan semua orang membutuhkannya.

Soal Nomor 14

Dalam perbankan konvensional, nasabah sering dikenakan berbagai biaya (fee) untuk layanan tertentu, seperti administrasi rekening, transfer antarbank, dan biaya kartu kredit. Beberapa pihak menganggap fee ini berbeda dengan riba, sementara yang lain mengkhawatirkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, bagaimana sebaiknya seorang Muslim menyikapi keberadaan fee dalam perbankan konvensional ....

  • A. menolak semua jenis fee dalam perbankan konvensional karena berpotensi termasuk riba yang dilarang dalam Islam.

  • B. menerima fee sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan bank, selama tidak terkait dengan pinjaman berbunga.

  • C. menggunakan layanan bank syariah yang menerapkan fee berbasis akad Islami agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

  • D. menghindari perbankan konvensional sepenuhnya karena fee dan bunga sulit dibedakan dalam praktiknya.

  • E. menganggap fee sebagai hal yang wajar dalam sistem keuangan modern dan tidak perlu dipermasalahkan dalam konteks syariah.

Soal Nomor 15

Seorang ustadz berdiskusi dengan jamaahnya tentang perbankan syariah. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa salah satu keunggulan bank syariah adalah skema bagi hasil (mudharabah) yang berbeda dengan bunga bank konvensional. Apa perbedaan paling fundamental antara bagi hasil (mudharabah) dan bunga (riba)?

  • A. Bunga selalu lebih kecil daripada bagi hasil, sehingga bunga lebih menguntungkan nasabah.

  • B. Bagi hasil melibatkan pembagian risiko antara bank dan nasabah, sedangkan bunga membebankan risiko seluruhnya kepada nasabah (peminjam) dan bersifat pasti.

  • C. Bunga ditetapkan di awal, sedangkan bagi hasil ditetapkan setelah modal kembali.

  • D. Bagi hasil hanya berlaku untuk deposito, sedangkan bunga berlaku untuk semua jenis pinjaman.

  • E. Bunga diharamkan hanya jika jumlahnya sangat besar, sedangkan bagi hasil selalu halal.

Soal Nomor 16

Dalam konteks ekonomi Islam, bagaimana hukum Fee (biaya administrasi atau jasa) yang dikenakan oleh bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyerupai riba?

  • A. Fee tidak diperbolehkan sama sekali, karena semua layanan harus gratis agar murni syariah.

  • B. Fee harus ditetapkan berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman, sama seperti bunga.

  • C. Fee harus didasarkan pada akad ijarah (sewa jasa) atau akad ujrah (upah) yang jumlahnya tetap dan sesuai dengan biaya riil layanan yang diberikan, bukan persentase dari pokok pinjaman.

  • D. Fee harus selalu diumumkan setelah transaksi selesai dan bersifat rahasia.

  • E. Fee diperbolehkan hanya untuk layanan yang tidak ada di bank konvensional.

Soal Nomor 17

Bank Syariah menggunakan berbagai akad untuk menghindari riba, salah satunya adalah Murabahah. Apa karakteristik utama dari akad Murabahah yang membedakannya dengan pinjaman berbunga di bank konvensional?

  • A. Bank bertindak sebagai penyedia modal yang memberikan pinjaman dan menetapkan bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah.

  • B. Bank hanya menjadi perantara yang tidak terlibat dalam kepemilikan aset.

  • C. Nasabah dan bank berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional.

  • D. Bank bertindak sebagai penjual, yaitu membeli aset yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati (pokok + margin keuntungan tetap).

  • E. Bank memberikan jasa simpanan murni tanpa mengenakan biaya atau bunga.

Soal Nomor 18

Pemerintahan yang adil (Al-Adl) dalam Islam wajib melindungi harta dan hak milik warganya (Hifzh al-Māl). Dalam sistem ekonomi modern, bagaimana kebijakan yang paling mencerminkan perlindungan harta sesuai syariat?

  • A. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu untuk mencari harta tanpa regulasi.

  • B. Mengharamkan semua bentuk pajak karena dianggap tidak sesuai dengan sistem zakat.

  • C. Menjamin kepastian hukum atas kontrak bisnis, menetapkan regulasi anti riba dan anti pencucian uang, serta melindungi hak kekayaan intelektual.

  • D. Mewajibkan semua aset diubah menjadi aset produktif agar tidak menganggur.

  • E. Membatasi kepemilikan harta agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Soal Nomor 19

Dalam konteks ekonomi bank syariah, terdapat banyak istilah akad, seperti Mudharabah, Murabahah, Ijarah, dan Musyarakah. Apa akad yang paling mencerminkan prinsip keadilan risiko yang tinggi antara bank dan nasabah dalam skema pembiayaan usaha?

  • A. Ijarah (sewa).

  • B. Qardh (pinjaman tanpa imbalan).

  • C. Murabahah (jual-beli dengan margin tetap).

  • D. Mudharabah (bagi hasil) atau Musyarakah (kemitraan modal).

  • E. Rahn (gadai).


KELOMPOK III: PERNIKAHAN DAN KELUARGA (Soal 20 - 26)

Soal Nomor 20

Seorang pria berencana untuk menikah lagi dan menjalani poligami, tetapi istrinya menolak dengan alasan ingin menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anak-anak mereka. Dalam konteks masyarakat modern yang menekankan keadilan, hak perempuan, dan kesejahteraan keluarga, bagaimana pendekatan yang seharusnya diambil untuk menyikapi isu poligami ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial saat ini ....

  • A. Menjalankan poligami tanpa perlu izin istri pertama karena secara syariat seorang pria diperbolehkan menikah lebih dari satu.

  • B. Memastikan kesiapan finansial dan emosional sebelum berpoligami, serta mendapatkan izin dari istri pertama sebagai bentuk penghormatan terhadap haknya.

  • C. Menjalankan poligami secara diam-diam agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai suami.

  • D. Menolak poligami secara mutlak karena tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat modern.

  • E. Mengutamakan konsultasi dengan ulama dan psikolog keluarga untuk mempertimbangkan dampak poligami terhadap istri, anak-anak, dan kesejahteraan keluarga.

Soal Nomor 21

Dalam era modern, pernikahan mut'ah atau nikah sementara masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Beberapa kelompok menganggapnya sebagai praktik yang pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah, sementara mayoritas ulama menganggapnya tidak sah dan bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Dalam konteks sosial dan hukum Islam saat ini, bagaimana pendekatan yang tepat dalam memahami dan menyikapi fenomena nikah mut'ah ....

  • A. Mengizinkan nikah mut'ah sebagai solusi bagi mereka yang belum siap menikah secara permanen tetapi ingin menghindari zina.

  • B. Melarang nikah mut'ah karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

  • C. Mengadaptasi konsep nikah mut'ah dengan menyesuaikannya dengan hukum negara dan prinsip pernikahan yang berlaku di masyarakat.

  • D. Menerapkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu, seperti situasi perang atau darurat, sebagaimana pernah terjadi pada masa awal Islam.

  • E. Menyerahkan keputusan tentang nikah mut'ah kepada individu masing-masing, karena hukum pernikahan bisa berbeda berdasarkan budaya dan kondisi sosial.

Soal Nomor 22

Monogami adalah prinsip dasar pernikahan dalam Islam, sementara Poligami adalah pengecualian yang diizinkan dengan syarat ketat, khususnya keadilan. Dalam konteks fikih modern, keadilan dalam poligami tidak hanya diukur dari aspek materi. Apa bentuk ketidakadilan non-materi yang paling sering menjadi sorotan dalam masalah poligami kontemporer?

  • A. Membedakan dalam pemberian nafkah sandang dan pangan.

  • B. Membedakan dalam giliran bermalam (al-qism).

  • C. Ketidakmampuan suami dalam memberikan keadilan emosional, psikologis, dan perasaan cinta kepada semua istri secara seimbang.

  • D. Membedakan dalam pemberian tempat tinggal yang layak.

  • E. Tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sebelum menikah lagi.

Soal Nomor 23

Ketika menyikapi isu Poligami, syarat utama adalah Keadilan. Jika seorang pria tidak mampu memenuhi keadilan emosional kepada istri-istrinya (cinta dan kasih sayang), bagaimana panduan fikih yang harus ditekankan kepada pria tersebut?

  • A. Hal tersebut wajar dan tidak perlu dipersoalkan karena keadilan emosional berada di luar kemampuan manusia.

  • B. Pria tersebut harus berbohong kepada istri-istrinya tentang perasaannya agar tidak menimbulkan konflik.

  • C. Meskipun cinta dan kasih sayang (kecenderungan hati) tidak wajib dibagi sama rata, pria tersebut wajib bersikap adil dalam pembagian hak materi (qism), perlakuan lahiriah, dan meminimalisir dampak emosional negatif.

  • D. Dia harus menceraikan salah satu istrinya agar keadilan emosionalnya kembali stabil.

  • E. Dia wajib menghentikan poligami dan kembali kepada monogami secepatnya.

Soal Nomor 24

Nikah Mut'ah diharamkan oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Apa tujuan pernikahan yang paling mendasar yang tidak dapat dipenuhi oleh Nikah Mut'ah?

  • A. Mendapatkan harta warisan dari pasangan.

  • B. Menghindari dosa zina.

  • C. Membentuk keluarga yang permanen (sakinah), menghasilkan keturunan, dan mencapai keharmonisan jangka panjang (mawaddah wa rahmah).

  • D. Menguji kecocokan sebelum menikah secara permanen.

  • E. Mendapatkan status sosial yang lebih tinggi di masyarakat.

Soal Nomor 25

Dalam konteks Monogami, Poligami, dan Nikah Mut'ah, Monogami ditekankan sebagai prinsip asal. Pengaturan Poligami yang ketat dalam fikih dan hukum positif (UU Perkawinan di Indonesia) menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah:

  • A. Membatasi populasi umat Islam.

  • B. Memperkuat kedudukan pria dalam rumah tangga.

  • C. Menjaga kesejahteraan, keharmonisan, dan keadilan dalam keluarga (entitas terkecil masyarakat).

  • D. Mempermudah proses perceraian.

  • E. Memberikan status sosial yang tinggi bagi pria yang mampu berpoligami.

Soal Nomor 26

Salah satu pilar Pemerintahan dalam Islam adalah perlindungan keturunan (Hifzh an-Nasl). Dalam konteks fikih keluarga modern, bagaimana negara/pemerintah dapat mengimplementasikan Hifzh an-Nasl secara efektif?

  • A. Menerapkan sanksi berat bagi pasangan yang menunda memiliki anak.

  • B. Hanya memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang memiliki banyak anak.

  • C. Mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia menikah, melarang pernikahan di bawah tangan (siri) yang tidak tercatat, dan menjamin hak nafkah dan waris anak.

  • D. Mewajibkan semua anak bersekolah di institusi pendidikan agama.

  • E. Melarang penggunaan semua jenis alat kontrasepsi.


KELOMPOK IV: PEMERINTAHAN, KEADILAN, DAN MAQASHID SYARIAH (Soal 27 - 35)

Soal Nomor 27

Pemerintahan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip Syura (musyawarah) dan Al-'Adl (keadilan). Dalam konteks negara modern yang memiliki sistem multipartai dan perwakilan rakyat, bagaimana prinsip Syura dapat diimplementasikan secara efektif?

  • A. Dengan membentuk dewan ulama yang memiliki kekuasaan legislatif penuh untuk menetapkan hukum.

  • B. Dengan menyerahkan semua keputusan politik kepada pemimpin tertinggi yang berhak mengklaim Hakimiyah mutlak.

  • C. Dengan menjalankan sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, musyawarah di parlemen, dan check and balances antar lembaga negara.

  • D. Dengan menghindari sistem multipartai dan hanya mengizinkan partai politik berbasis agama agar keputusan selalu sejalan dengan syariat.

  • E. Dengan menerapkan hukum Islam secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kepentingan umum (maslahah ammah) masyarakat majemuk.

Soal Nomor 28

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama secara gencar mengampanyekan Moderasi Beragama yang salah satu indikatornya adalah Komitmen Kebangsaan. Bagaimana implementasi prinsip fikih yang mendukung Komitmen Kebangsaan dalam konteks negara Republik Indonesia yang majemuk?

  • A. Mewajibkan semua warga negara Muslim untuk mendirikan negara Islam sebagai bentuk ketaatan mutlak.

  • B. Mengutamakan penerapan hukum Islam formal di atas semua hukum negara yang berlaku saat ini.

  • C. Menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam.

  • D. Mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan nasional yang wajib dihormati (Mîtsâq al-wathanî) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

  • E. Menghindari semua kegiatan politik dan pemerintahan karena dianggap urusan dunia yang tidak relevan dengan agama.

Soal Nomor 29

Prinsip Al-'Adl (keadilan) adalah pilar utama dalam pemerintahan Islam. Dalam konteks pelayanan publik, bagaimana seorang pejabat Muslim dapat memastikan prinsip keadilan ini diterapkan secara maksimal?

  • A. Memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah kepada kerabat atau kelompoknya sendiri.

  • B. Memperlakukan semua warga negara secara setara dalam pelayanan, tanpa memandang suku, agama, afiliasi politik, atau status sosial ekonomi.

  • C. Mengambil keputusan yang populer dan disukai oleh mayoritas penduduk, meskipun mengorbankan hak-hak minoritas.

  • D. Menggunakan dana publik untuk membiayai proyek-proyek keagamaan tertentu yang dianggap paling penting.

  • E. Menetapkan hukum berdasarkan interpretasi agama yang paling ketat agar semua warga negara takut melanggar aturan.

Soal Nomor 30

Salah satu prinsip utama dalam Pemerintahan Islam adalah Syura (musyawarah). Bagaimana prinsip Syura ini dapat relevan dan diterapkan dalam proses pengambilan keputusan di instansi pendidikan (seperti sekolah atau madrasah)?

  • A. Kepala sekolah membuat semua keputusan tanpa melibatkan guru, siswa, dan orang tua agar prosesnya cepat.

  • B. Melibatkan perwakilan guru, komite sekolah, dan perwakilan siswa dalam membuat kebijakan sekolah yang menyangkut kepentingan umum (kurikulum, anggaran, dan tata tertib).

  • C. Mengambil keputusan hanya berdasarkan suara terbanyak dari guru senior saja.

  • D. Mengadakan voting terbuka di setiap rapat tanpa adanya diskusi mendalam mengenai masalah yang ada.

  • E. Mengikuti semua keinginan siswa dan orang tua tanpa mempertimbangkan regulasi dan tujuan pendidikan.

Soal Nomor 31

Prinsip Al-'Adl (Keadilan) dalam pemerintahan Islam tidak hanya berlaku untuk pemimpin, tetapi juga untuk setiap warga negara. Apa contoh praktik Keadilan yang paling mendasar yang harus diterapkan oleh setiap individu Muslim dalam kehidupan bermasyarakat?

  • A. Hanya bersikap adil kepada sesama Muslim, tetapi boleh tidak adil kepada non-Muslim.

  • B. Membela kelompoknya sendiri secara membabi buta, tanpa memandang benar atau salah.

  • C. Menghindari berinteraksi dengan orang yang memiliki perbedaan politik atau agama.

  • D. Memberikan kesaksian yang benar (syahâdah bi al-haqq) dan memastikan hak orang lain terpenuhi, meskipun orang tersebut adalah musuh atau berbeda keyakinan.

  • E. Mengkritisi setiap kebijakan pemerintah secara keras, tanpa memberikan solusi yang konstruktif.

Soal Nomor 32

Seorang guru PAI hendak mengajarkan bahwa Pemerintahan dalam Islam harus mengutamakan kemaslahatan umat (Maqashid Syariah). Apa contoh kebijakan pemerintah yang paling jelas mencerminkan tujuan Maqashid Syariah dalam aspek perlindungan akal (Hifzh al-'Aql)?

  • A. Memberikan subsidi besar-besaran untuk pembangunan masjid.

  • B. Mengatur dan mengawasi peredaran narkoba, minuman keras, dan konten digital berbahaya untuk melindungi moral dan kesehatan mental masyarakat.

  • C. Mewajibkan semua warga negara untuk membayar zakat.

  • D. Memberikan pelatihan militer kepada semua pemuda Muslim.

  • E. Membangun infrastruktur jalan tol yang menghubungkan semua kota besar.

Soal Nomor 33

Tujuan utama dari Pemerintahan dalam Islam adalah mencapai Kemaslahatan Umum (Maslahah Ammah). Dalam konteks pemerintahan modern yang kompleks, kebijakan mana yang paling mencerminkan prinsip Maslahah Ammah?

  • A. Pembangunan infrastruktur masjid yang megah di setiap desa.

  • B. Peningkatan gaji hanya bagi para ulama dan tokoh agama.

  • C. Penetapan undang-undang anti korupsi, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara tanpa memandang agama.

  • D. Pembubaran semua partai politik dan organisasi non-keagamaan.

  • E. Menerapkan sistem hukum yang sama persis seperti yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Soal Nomor 34

Pemerintah dalam Islam harus menjamin hak-hak kebebasan warganya (Al-Hurriyyah). Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, apa yang menjadi batasan utama bagi negara dalam menjamin kebebasan beragama menurut prinsip fikih dan konstitusi?

  • A. Kebebasan beribadah hanya diberikan kepada agama yang diakui secara resmi oleh negara.

  • B. Setiap warga negara bebas untuk menyebarkan ajaran agamanya tanpa batas, termasuk mengkritisi ajaran agama lain.

  • C. Kebebasan beragama dijamin, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama mayoritas.

  • D. Kebebasan beragama dijamin, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum, menimbulkan konflik SARA, dan mengganggu hak asasi orang lain.

  • E. Kebebasan beragama hanya berlaku untuk urusan ibadah ritual, bukan untuk urusan sosial dan politik.

Soal Nomor 35

Pemerintah dalam Islam wajib menjamin Perlindungan Agama (Hifzh al-Dīn). Dalam konteks modern, bagaimana implementasi Hifzh al-Dīn yang sejalan dengan prinsip Moderasi Beragama?

  • A. Melarang pembangunan rumah ibadah agama minoritas.

  • B. Mewajibkan semua warga negara mengikuti ajaran agama mayoritas.

  • C. Memberikan kebebasan beribadah kepada semua agama yang diakui, melindungi tempat ibadah dari gangguan, dan menjamin setiap warga negara menjalankan keyakinannya tanpa paksaan.

  • D. Hanya memberikan bantuan dana kepada lembaga pendidikan agama tertentu.

  • E. Menghukum berat semua orang yang tidak melaksanakan ibadah wajib.


KELOMPOK V: PENDIDIKAN NILAI & MODERASI BERAGAMA (Soal 36 - 50)

Soal Nomor 36

Dalam konteks pendidikan nilai di era modern, pengajaran fikih kontemporer memerlukan pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan sosial, teknologi, dan budaya saat ini. Seorang pendidik ingin mengajarkan nilai-nilai fikih kepada siswa agar mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masalah ekonomi, sosial, dan hukum. Bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk mengintegrasikan pendidikan nilai dalam fikih kontemporer agar lebih efektif di kalangan generasi muda?

  • A. Mengajarkan fikih dengan fokus pada hukum-hukum klasik tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi masa kini.

  • B. Menerapkan metode pengajaran yang hanya berfokus pada pelajaran teori tanpa memberi ruang untuk diskusi tentang permasalahan kontemporer.

  • C. Menggunakan pendekatan berbasis kasus (case study) yang relevan dengan isu sosial dan teknologi saat ini, serta mengajak siswa berdiskusi tentang solusi fikih untuk tantangan kontemporer.

  • D. Mengajarkan fikih melalui pendekatan yang terlalu konservatif, menghindari topik-topik yang dianggap kontroversial dalam masyarakat modern.

  • E. Menyediakan materi fikih yang bersifat normatif dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengkritisi atau mengembangkan pemahaman mereka tentang hukum Islam.

Soal Nomor 37

Tujuan utama pendidikan nilai dan karakter dalam Islam adalah membentuk pribadi yang kaffah, yaitu seimbang antara kecerdasan intelektual dan kemuliaan akhlak. Dalam implementasi praktis di sekolah, seringkali fokus hanya pada aspek Pengetahuan Moral (Moral Knowing), seperti hafalan nilai-nilai. Bagaimana cara seorang guru PAI mengatasi kelemahan ini agar siswa mencapai tahap Tindakan Moral (Moral Action) yang nyata?

  • A. Memberikan nilai tinggi pada ujian teori akhlak dan menghafal dalil-dalil tentang keutamaan karakter.

  • B. Menerapkan metode keteladanan, pembiasaan sehari-hari di sekolah (school culture), dan penilaian berbasis observasi perilaku nyata.

  • C. Memberikan hukuman berat bagi siswa yang melanggar aturan moral agar mereka takut melakukan kesalahan.

  • D. Menyediakan materi yang lebih banyak tentang kisah-kisah ulama yang berakhlak mulia sebagai motivasi.

  • E. Menitikberatkan pada pengajaran Fikih Ibadah agar fondasi spiritual siswa kuat sebelum mempelajari akhlak.

Soal Nomor 38

Di sebuah sekolah, terjadi konflik antara siswa yang ingin mengadakan pentas seni tradisional (tarian daerah dengan musik) dan kelompok siswa yang menolak, menganggap musik dan tarian adalah bid'ah atau haram secara mutlak. Konflik ini merupakan cerminan pertentangan antara prinsip Penerimaan Terhadap Tradisi Lokal dan pandangan yang ekstrem dalam Moderasi Beragama. Bagaimana solusi yang paling moderat dan akomodatif sesuai prinsip fikih untuk mengatasi masalah ini?

  • A. Melarang total pentas seni tersebut untuk menghindari konflik dan menjaga ketenangan semua pihak.

  • B. Mewajibkan semua siswa untuk berpartisipasi dan mengabaikan penolakan dari kelompok yang menganggapnya haram.

  • C. Mengizinkan pentas seni dengan syarat memastikan isi tarian, pakaian, dan lirik musik tidak bertentangan dengan batas-batas syariat (misalnya menutup aurat dan lirik yang baik).

  • D. Memisahkan acara seni hanya untuk siswa non-Muslim agar tidak ada pertentangan dari siswa Muslim.

  • E. Menganjurkan siswa yang menolak untuk pindah ke sekolah yang memiliki kurikulum yang lebih kaku dan konservatif.

Soal Nomor 39

Dalam rangka implementasi pendidikan karakter, guru PAI menggunakan metode case study yang melibatkan siswa dalam skenario konflik nyata. Salah satu skenario yang muncul adalah perselisihan tentang jumlah rakaat shalat tarawih (8 vs 20) yang menyebabkan siswa saling menyalahkan. Mendasari prinsip ikhtilaf dalam Fikih dan nilai Moderasi Beragama, bagaimana solusi yang seharusnya dikuatkan oleh guru?

  • A. Memastikan semua siswa mengikuti satu mazhab saja (misalnya 20 rakaat) agar tidak ada perselisihan.

  • B. Menghukum siswa yang saling menyalahkan dan melarang mereka membahas perbedaan ibadah.

  • C. Menganggap perbedaan rakaat tarawih sebagai masalah bid'ah yang harus ditinggalkan.

  • D. Mengajarkan bahwa shalat tarawih adalah sunnah, sehingga perbedaannya tidak perlu dipersoalkan secara serius.

  • E. Menjelaskan bahwa perbedaan tersebut adalah ikhtilaf yang sah (mu'tabar) dalam fikih, sehingga setiap pendapat memiliki dalil dan wajib saling menghormati dalam pelaksanaannya.

Soal Nomor 40

Moderasi Beragama mensyaratkan adanya Toleransi (Tasâmuh) yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, bagaimana toleransi dapat diterapkan di lingkungan sekolah yang memiliki keragaman latar belakang pandangan fikih (misalnya perbedaan dalam cara ibadah sunnah) di antara siswanya?

  • A. Mengharuskan semua siswa mengikuti pandangan fikih mayoritas yang berlaku di sekolah untuk menghindari perselisihan.

  • B. Melarang siswa berdiskusi tentang perbedaan fikih karena dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.

  • C. Menganggap perbedaan pandangan fikih sebagai bid’ah dan hanya membolehkan satu cara ibadah yang dianggap paling benar.

  • D. Memberikan ruang bagi setiap siswa untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan mazhab yang diyakininya, tanpa saling menyalahkan, serta fokus pada aspek persatuan.

  • E. Memberikan ruang bagi setiap siswa untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan mazhab yang diyakininya, tanpa saling menyalahkan, serta fokus pada aspek persatuan.

Soal Nomor 41

Pendidikan nilai dan karakter yang efektif harus melibatkan tiga aspek utama: Pengetahuan Moral (Moral Knowing), Perasaan Moral (Moral Feeling), dan Tindakan Moral (Moral Action). Apa contoh penerapan di sekolah yang paling efektif untuk membangun aspek Perasaan Moral pada siswa?

  • A. Menghafal daftar nilai-nilai karakter dan definisinya.

  • B. Memberikan ceramah tentang pentingnya kejujuran dan empati.

  • C. Melaksanakan ujian tertulis tentang etika dan moral.

  • D. Mewajibkan siswa mengikuti kegiatan gotong royong dan bakti sosial untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian.

  • E. Mewajibkan siswa mengikuti kegiatan gotong royong dan bakti sosial untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian.

Soal Nomor 42

Dalam implementasi Moderasi Beragama, indikator Anti Kekerasan menjadi sangat krusial. Bagaimana cara seorang guru PAI mengajarkan nilai anti kekerasan kepada siswa agar menjadi sikap yang terinternalisasi?

  • A. Hanya menekankan pada larangan kekerasan fisik di sekolah dan mengabaikan kekerasan verbal (bullying).

  • B. Memberikan hukuman fisik ringan bagi siswa yang berkelahi agar mereka jera.

  • C. Mengajarkan bahwa Islam adalah agama damai (rahmatan lil ‘alamin) dan menolak segala bentuk kekerasan (fisik, verbal, dan psikologis) atas nama agama atau perbedaan.

  • D. Fokus pada kisah-kisah jihad dan peperangan dalam sejarah Islam untuk memotivasi keberanian siswa.

  • E. Melarang siswa berinteraksi dengan siswa yang memiliki pandangan berbeda untuk mencegah konflik.

Soal Nomor 43

Nilai-nilai Moderasi Beragama harus diintegrasikan dalam kurikulum PAI. Salah satu isu kontemporer yang relevan adalah penggunaan media sosial. Bagaimana seorang guru PAI dapat mengajarkan Moderasi Beragama melalui etika bermedia sosial?

  • A. Mendorong siswa untuk memblokir semua akun yang berbeda pandangan agama.

  • B. Mengajarkan siswa untuk berdakwah dengan cara yang keras dan tegas agar pesan agama tersampaikan.

  • C. Membatasi penggunaan media sosial hanya untuk urusan ibadah ritual.

  • D. Mengajarkan tabayyun (konfirmasi informasi), menghindari hoaks dan ujaran kebencian, serta berkomentar dengan sopan (qoulan layyinan) meskipun berbeda pendapat.

  • E. Menganjurkan siswa hanya mengikuti akun ulama yang memiliki pandangan seragam.

Soal Nomor 44

Dalam pendidikan karakter, pilar Al-Hurriyyah (Kebebasan) berarti melindungi kebebasan individu selama tidak melanggar hak orang lain dan syariat. Bagaimana penerapan prinsip ini di sekolah?

  • A. Siswa bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa ada aturan yang mengikat.

  • B. Sekolah hanya fokus pada kebebasan berpendapat dan mengabaikan kebebasan beragama.

  • C. Sekolah melindungi kebebasan siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, cara berpakaian yang sesuai syariat, dan cara ibadah sesuai mazhabnya, selama tetap dalam koridor aturan sekolah.

  • D. Sekolah memaksakan satu jenis kegiatan keagamaan kepada semua siswa tanpa toleransi.

  • E. Memberikan kebebasan mutlak kepada siswa untuk menolak semua aturan sekolah.

Soal Nomor 45

Seorang guru PAI menemukan bahwa siswanya sangat fanatik terhadap mazhab fikih tertentu dalam masalah ibadah sunnah, bahkan sampai menyalahkan teman yang berbeda pandangan. Sikap ini bertentangan dengan prinsip Moderasi Beragama. Apa peran guru PAI dalam memitigasi fanatisme ini?

  • A. Memaksa semua siswa mengikuti mazhab yang dianut oleh guru PAI.

  • B. Melarang siswa berdiskusi tentang perbedaan fikih.

  • C. Mengabaikan perbedaan tersebut dan fokus pada materi ibadah wajib saja.

  • D. Mengajarkan konsep Ikhtilaf Mu'tabar (perbedaan yang diakui) dan Adab al-Khilaf (etika bersikap atas perbedaan) serta menekankan bahwa semua mazhab yang diakui adalah sah.

  • E. Memberikan ceramah tentang dosa-dosa akibat perselisihan tanpa menjelaskan dasar-dasar perbedaan fikih.

Soal Nomor 46

Dalam menghadapi perbedaan pandangan fikih di kalangan siswa (seperti perbedaan qunut Subuh, talaffuz niat, dll.), seorang guru PAI harus bersikap moderat. Prinsip fikih apa yang paling tepat dijadikan landasan untuk mengajarkan toleransi terhadap perbedaan ibadah sunnah tersebut?

  • A. Saddu adz-Dzari'ah (mencegah jalan menuju kemaksiatan).

  • B. Al-Amru bi al-Ma'ruf wa an-Nahyu an al-Munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

  • C. Istishab (berpegang pada hukum asal).

  • D. Maslahah Mursalah (kepentingan umum yang tidak diatur nash).

  • E. Muwazanah (keseimbangan antara hak dan kewajiban).

Soal Nomor 47

Tantangan terbesar dalam mengajarkan Pendidikan Nilai dan Karakter di sekolah adalah kurangnya sinkronisasi antara ajaran di kelas dengan praktik di lingkungan siswa. Bagaimana peran guru PAI dalam mengaitkan fikih kontemporer dengan lingkungan keluarga dan masyarakat agar pendidikan karakter lebih efektif?

  • A. Memberikan tugas rumah yang sangat sulit dan menuntut.

  • B. Fokus hanya pada kegiatan di dalam kelas tanpa melibatkan orang tua.

  • C. Melibatkan orang tua/wali dalam kegiatan berbasis karakter, serta memberikan studi kasus yang relevan dengan masalah moral dan fikih di lingkungan tempat tinggal siswa.

  • D. Menggunakan kurikulum yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial mereka.

  • E. Menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan karakter sepenuhnya berada di tangan guru.

Soal Nomor 48

Seorang guru PAI ingin mengajarkan prinsip Moderasi Beragama melalui literasi digital. Aktivitas apa yang paling mendukung penguatan indikator Anti-Kekerasan dan Toleransi di media sosial?

  • A. Menganjurkan siswa hanya membaca berita dari satu sumber agama saja.

  • B. Mengajarkan teknik cyber-war untuk memenangkan perdebatan agama secara online.

  • C. Melarang total penggunaan media sosial bagi siswa.

  • D. Meminta siswa membuat konten video yang menyindir pandangan agama lain.

  • E. Mengajarkan pentingnya tabayyun (verifikasi) sebelum menyebarkan informasi dan melatih siswa untuk menggunakan bahasa yang santun dan menghindari ujaran kebencian di kolom komentar.

Soal Nomor 49

Dalam Pendidikan Nilai dan Karakter, guru PAI perlu melibatkan aspek Perasaan Moral (Moral Feeling). Jika seorang siswa melakukan bullying verbal kepada temannya, bagaimana respons guru yang fokus pada Moral Feeling?

  • A. Langsung memberikan nilai F pada mata pelajaran akhlak siswa tersebut.

  • B. Mengabaikan insiden tersebut karena hanya kekerasan verbal.

  • C. Meminta siswa lain menjauhi pelaku bullying.

  • D. Melakukan dialog personal dengan pelaku, memintanya merasakan posisi korban, dan menumbuhkan rasa empati serta penyesalan atas perbuatannya.

  • E. Memberikan ceramah umum di depan kelas tentang dosa ghibah dan bullying.

Soal Nomor 50

Nilai Toleransi (Tasâmuh) dalam Moderasi Beragama harus diterapkan dalam konteks perbedaan pandangan fikih. Apa implikasi praktis paling mendasar dari sikap tasâmuh terhadap perbedaan shalat tarawih (8 vs 20 rakaat)?

  • A. Kedua pihak sepakat tidak melaksanakan tarawih sama sekali.

  • B. Kedua pihak setuju untuk bergantian: malam ini 8, malam besok 20.

  • C. Kedua pihak boleh saling menghakimi karena mereka sama-sama menjalankan sunnah.

  • D. Kedua pihak melaksanakan ibadahnya masing-masing (8 rakaat atau 20 rakaat) tanpa saling menyalahkan, dan tetap menghormati imam atau ulama yang menjadi dasar pandangan pihak lain.

  • E. Kedua pihak wajib mencari imam yang melaksanakan 14 rakaat sebagai jalan tengah.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kisi-kisi 50 soal TAM Fikih Modul Profesional 2025"

Post a Comment

silahkan jika anda ingin berkomentar kami senang anda meninggalkan jejak...